JAYAPURA - Sejumlah tokoh Papua meminta pemerintah mengimplementasikan peraturan daerah khusus bagi Papua tentang pengelolaan hutan berkelanjutan.

Buat perpanjangan moratorium hutan Indonesia, lakukan pendekatan pembangunan rendah karbon, memperkuat dan memperbaiki tata kelola hutan di Papua, serta penguatan lembaga masyarakat adat, kata Septer Manufandu dari Lembaga Swadaya Masyarakat Jerat Papua, di Jayapura kemarin.

Sejumlah aktivis Papua ini mengikuti seminar di kapal Greenpeace, Rainbow Warrior, di Pelabuhan Jayapura pada Kamis lalu. Seminar ini untuk menguatkan komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menurunkan emisi sebesar 26 persen di Indonesia. Pada pengujung acara, mereka mengajukan beberapa butir rekomendasi penyelamatan hutan Papua.

Salah satu poin penting, kata Septer, adalah skema hutan desa atau hutan kampung. Hal ini bisa menjadi cara melibatkan masyarakat adat atau kampung dalam mengelola hutan.

Juru kampanye hutan Papua Greenpeace Indonesia, Charles Tawaru, menegaskan bahwa peran pemerintah Papua melindungi hutan di kawasan ini sangat penting. Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Papua, kata dia, dapat menjadi alat politik mengelola sumber daya alam hutan dan laut. Khususnya hutan, untuk menekan laju deforestasi dan degresi, katanya.

Menurut Charles, dalam seminar itu, peserta mendorong Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua agar menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Papua.

Peserta yang terdiri atas pemerintah, pendeta, tokoh pendidikan, dan aktivis lingkungan ini meminta agar dokumen RTRW itu benar-benar menjamin perlindungan dan kelestarian hutan Papua. Ini juga untuk membangun kesejahteraan dan keselamatan masyarakat Papua, karena mereka sangat tergantung oleh keberadaan hutan, kata Charles.

sumber : radiosuaradogiyaifm.blogspot.com