DEIYAI - Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkup Pemprov Papua diwarning agar capaian program pada triwulan kedua mencapai 35 persen, sebab pada triwulan pertama masih ada tujuh SKPD yang mempunyai realisasi anggaran masih nol persen.

Capaian pertama bagaimana kita pada dua kategori yakni belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat mencapai target, kata Kepala BAPPEDA Papua Muh.Musaad kepada wartawan di kantor Gubernur Papua baru-baru ini.

Dijelaskannya, belanja langsung yang sudah ada aspek keuangannya dan fisiknya. Jadi kalau keuangannya di belanja tidak langsung itu lebih besar dari belanja tidak langsung. Karena belanja tidak langsung ini membutuhkan proses tender yang agak lama.

Belanja tidak langsung yang 35 persen itu baru mencapai 15 persen, yakni setengah dari target yang ditetapkan. Akan tetapi menurut Musaad hal ini merupakan hal biasa dan bukan di Papua saja. Sebab pada tingkat nasional pengelolaan APBN juga terjadi seperti itu, terangnya.

Dimana pada triwulan pertama memang capaiannya rendah. Tetapi kita juga menjaga jangan sampai triwulan akhir, malah terlalu tinggi. Jadi kita harapkan dari sekarang kita berikan warning dengan penekanan yang disampaikan oleh pak gubernur melalui Sekda Papua. Supaya SKPD lebih pro aktif dan ditambah lagi speednya/kecepatannya pada triwulan kedua, terangnya.

Sehingga nantinya pada triwulan ketiga bisa lebih meningkat. Jangan sampai di akhir tahun atau pada triwulan keempat justru merosot terus dan kualitasnya akan terganggu.

Yang jelas sekarang kita harapkan daya serapnya tinggi dan kualitasnya diperbaiki. Kita harapkan di tahun 2014, harapnya.

Saat disinggung apakah hal ini bisa mempengaruhi daya serap. Menurut Musa&rsquoad bisa mempengaruhi. Hanya saja, karena hal ini baru pada tahap awal. Maka Bappeda sudah memberikan peringatan (warning). Apalagi pada bulan Juni 2014 sudah masuk triwulan kedua. Untuk itu diharapkan memasuki bulan Juni yang tinggal dua pekan lagi. Semua proses telah selesai dan tujuh SKPD ini mulai melakukan pengerjaan. Sehingga pihaknya akan menekan tujuh SKPD untuk bisa mengejar ketertinggalan dan segera melakukan proses pelaksanaan kegiatan itu.

Menjawab pertanyaan wartawan, apakah ada pengaruhnya dengan belum dilantiknya pejabat Esalon III dan IV pada beberapa SKPD.

Secara diplomatis, Musaad mengatakan sebenarnya hal itu bukanlah menjadi alaasan. Akan tetapi seharusnya ada langkah – langkah dari pimpinan SKPD untuk menunjuk pelaksana tugas, guna melaksanakan tugas – tugas itu.

Ini yang belum merata semua pimpinan SKPD secara kreatif melihat kondisi itu. Tadi Pak Sekda juga sudah menyampaikan agar hal ini jangan dijadikan sebagai alasan. Ada cara lain yang bisa ditempuh melalui prosedur dan mekanisme yang bisa dilakukan. Kalau belum ada pejabatnya bisa ditunjuk pelaksananya. Jadi tidak jadi alasan. Akan tetapi kita optimis bisa selesai tepat waktu, tegas Musaad.

Seperti diketahui Rapat monitoring meja ini, dibuka oleh Sekda Papua. Namun sayangnya hanya beberapa kepala dinas yang hadir dalam acara penting ini. Untuk itu Sekda Herry Dosinaen meminta kepada Kepala Bappeda Papua untuk mencatat SKPD mana saja yang tidak hadir.

Seperti diketahui masih ada tujuh SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, memasuki triwulan kedua tahun ini. Ternyata realisasi anggarannya masih nol.

Namun SKPD mana saja sampai saat ini, masih belum diungkapkan Pemprov Papua melalui Badan Perencana Pembangunan Daerah yang disingkat Bappeda - Papua.

Akan tetapi secara tersirat, diantara tujuh SKPD tersebut termasuk diantaranya. SKPD yang baru terbentuk. Dimana karena sedang dalam proses Termasuk penataan internal. Sehingga belum ada penyerapan dana sama sekali.

Dimana ada yang baru masuk dalam proses pelelangan dan juga proses tender. Sehingga dari 56 SKPD itu tujuh yang memang belum melaksanakan kegiatan. Kita harapkan dalam minggu ini proses tendernya harus sudah selesai, terangnya.

 

sumber : papuapos.com