DEIYAI - Pemerintah  Provinsi Papua  mengumumkan kesiapannya untuk diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait dengan penggunaan anggaran di Tahun 2013. Hal demikian terungkap dalam pertemuan antara Sekretaris Daerah Papua TEA Hery Dosinaen,SIP bersama Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang dan Kepala BPKAD Papua Benyamin Arisoy melakukan pertemuan, Selasa (22/4) kemarin di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura. Pertemuan itu juga dihadiri seluruh pimpinan SKPD di lingkungan Pemprov Papua serta seluruh staf terkait. Jadi Pemerintah Provinsi Papua siap jika BPK RI melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan Papua pasca penyerahan Laporan Keuangan Tahun 2013.

Makanya ada pertemuan konprehensif bersama seluruh SKPD ini, yang dihadiri kepala dinas, kepala badan dan kepala biro dalam rangka Audit secara konferhensif oleh BPK RI Perwakilan Papua. Lebih lanjut dikatakan, BPK RI sebenarnya sudah melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap laporan keuangan Pemprov Papua beberapa waktu lalu, oleh karena itu pada Bulan April dan Mei 2014 akan dilakukan pemeriksaan inti. Sekedar diketahui, dalam pertemuan ini, Sekda juga menekankan kepada pimpinan SKPD baik dinas, badan dan biro untuk menyiapkan diri khususnya dalam pelaporan administrasi keuangan secara baik.

Ya, kita harapkan mereka menyiapkan administrasi keuangan secara baik. Sebab laporan keuangan Pemprov Papua termasuk dari SKPD yang ada di lingkungan Pemprov Papua ini, berdasarkan pantauan saya sudah cukup baik dan laporan keuangan tersebut sudah diserahkan ke BPK RI, tuturnya.

Papua Target Capai WDP Tahun 2014

Pemerintah  Provinsi Papua  menargetkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk tahun 2014 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Oleh karena itu, Inspektur Provinsi Papua Anggiat Situmorang berharap kepada seluruh SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua agar dapat melakukan asistensi sehingga tidak menjadi bagian Disclaimer.

Karena kita tahu temuan BPK dari tahun 2001-2012. Jadi harus pelan-pelan, metodologi saya untuk meningkatkan opini lebih. Besok kita undang semua SKPD untuk mengklarifikasi dulu temuan BPK tahun 2011 dulu. Ini akan kita klarifikasi bagiaman tindak lanjutnya kemudian, jangan temuan yang lalu tetapi bagaiman kedepan juga menjadi perhatian, terangnya kepada wartawan di Kantor Gubernur Papua, Selasa (22/4).

Menurutnya target tersebut realistis dapat dicapai sebab untuk mengejar opini  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) masih membutuhkan kerja keras dari semua pihak terkait.

Kan terlalu besar, minimal naik satu strip lah dulu. Sebab kalau bisa langsung WDP syukur sekali, tukasnya.

Menurutnyaan ada dua tahap yang perlu dlakukan olehnya saat ini yakni menyelesaikan temuan BPK di tahun yang lalu sehingga tidak mempengaruhi opini dimasa yang akan datang.

Sebab kemarin ada empat LHP yang diterbitkan oleh BPK dalam pemeriksaan tata kelola keuangan dan ini adalah tindak lanjut temuan tahun-tahun sebelumnya. Itu  yang kita harapkan kepada SKPD, bagaimana supaya ini dikawal jangan sampai tersandung dengan masalah-masalah tadi lagi, harapnya.


 

sumber : papua.go.id/1  dan papua.go.id/2