Deiyai - Sebagai upaya menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deiyai, Provinsi Papua Tengah, melalui Kerja sama antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Pusat Statistik (BPS) Paniai menyelenggarakan Sosialisasi Satu Data Indonesia ( SDI ) tahun 2024, Selasa (19/11/2024) di Wakeitei, Deiyai.

Mewakili Penjabat (Pj) Bupati Deiyai, Elimelek Edowai, S.Sos, Sekretaris Daerah (Sekda), Melianus Pakage, S.IP., M.KP membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Satu Data Indonesia, didampingi oleh Kepala Bappeda, Dr. Roni Pigome, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Paniai, Wempy Howai, SE. 

Turut hadir pada Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Sekretariat Daerah Deiyai ini adalah pimpinan atau perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Forkopimda, pimpinan atau perwakilan instansi vertikal dan undangan.

Mengawali sambutan-sambutan, Kepala Bappeda, Dr. Roni Pigome menyampaikan optimisme bahwa meskipun sudahberjalan sekitar 4 tahun, namun belum terlambat untuk memulai sosialisasi dan menjalankan amanat Satu Data Indonsia ini.

“Kita sudah ketinggalan tiga atau empat tahun. Memang pelaksanaanya di Indonesia bagian Timur biasanya paling lama tetapi kita belum terlambat untuk memulai dan menjalankan kegiatan ini”, Kata Pigome.

Roni juga melanjutkan pentingnya kegiatan yang adalah lanjutan dari program pemerintah pusat dan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 ini, maka sangat penting agar diketahui oleh semua OPD, Karenannya sangat diperlukan agar setiap OPD mengikuti kegiatan bermanfaat ini.

“sangat disangkan kalau tidak ada pimpininan OPD yang hadir. Kalau ada stafnya yang hadir mungkin nanti disampaikan kepada pimpinannya, sehingga setiap kali data yang di update oleh masing-masing OPD semuannya terkonek”, lanjut Pigome.

Sekda, Melianus Pakage mewakili Pj Bupati Deiyai menyampaikan beberapa problem mengenai data yang sering terjadi dalam roda pemerintahan Kabupaten Deiyai, yakni soal pergantian pimpinan atau kekuasan yang sering diikutcampurkan dengan persoalan data.

“begitu ada pergantian pejabat, sekaligus data-data hilang. Pejabat baru dia harus mengumpulkan data baru, akhirnya dari hari ke hari seolah-olah kita ini jalan di tempat, bahkan ada Dinas yang mungkin melangkah ke belakang”, kata Pakage.

Sekda juga mengharapkan agar setiap OPD memanfaatkan Aparatur Sipil Negera(ASN) yang mahir di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) di setiap OPD untuk membantu bekerja jalankan program satu data Indonesia, serta tetap janalankan koordinasi lebih khususnya antara Bappeda dan Dinas Komunikasi dan Inforrmatik (Diskominfo) Kab. Deiyai.

“Kita harus meminta bantuan dan memberikan dukungan kepada bawahan atau adik-adik yang mungking menguasai Teknologi dan informasi supayakita dibantu agar Dinas kita tidak tertinggal. Dan tentunya koordinasi anatara setia OPD lebih khususnya Infokom dan Bappeda agara tetap dijalankan”, pungkas Sekda.

Mengawali isi sambutannya, Katua Badan Pusat Statisk (BPS) Kabupaten Paniai, Wempy Howai, SE menyampaikan penting pentingnya data dalam berbirokrasi. Mengutip perkataan Mantan Presiden Republik Indonesia (RI), Ir. Joko Widodo, Howay mengatakan:

“Data itu sangat mahal dari pada mineral. Entah itu emas, tembaga, minyak, ikan atau apa pun hasil bumi. Itu semua tidak sebanding dengan data. Data itu sangat mahal. Dan di BPS pun kitamempunyai motto: ‘data itu sangat mahal, tetapi lebih mahal membangun tanpa data”, kata Wempy.

Setelah kegiatan ini dibukkan, dilanjutkan dengan sosialisasi “penyusunan Kabupaten Deiyai Dalam Angka” dan “Indikator-Indikator Makro BPS (PDRB, IPM, IKK)” yang masing-masing di bawakan oleh staf BPS: Donovan Hutapea dan Calvino Patlo Dinova.

By.

Huma Deiyai (YK)