DEIYAI - Ratusan ton beras untuk pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan di seluruh Provinsi Papua, tertahan di gudang Bulog Papua selama tiga bulan. Beras itu tak didistribusikan, karena belum ada anggaran distribusi. Beras itu dilaporkan banyak yang rusak, berbau, busuk, dan berkutu karena terlalu lama disimpan. Biaya perawatan pun tak ada, sehingga beras dibiarkan begitu saja menumpuk di gudang Bulog.

Menurut Wakil Ketua Komisi C DPR Papua, Carolus Boly, pembiayaan distribusi beras dialihkan kepada Menteri Keuangan. Tetapi, anggaran hingga kini belum cair dengan alasan masih ditahan. Akibatnya, penyaluran ke kabupaten/kota terhambat.

Anggaran penyaluran beras belum cair sejak Januari hingga Juni. Namun, Irian Bhakti, perusahaan daerah milik Pemerintah Provinsi, menalangi dengan menggunakan dana perusahaan.

Irian Bhakti talangi dana distribusi selama enam bulan dengan biaya sebesar Rp18 miliar, agar semua PNS di Papua memperoleh beras. Tetapi, sejak Juli hingga Oktober ini, distribusi tidak lagi berjalan karena tidak ada lagi anggaran, kata Carolus seperti dilansir vivanews.com, Senin (13/10/2014).

DPR Papua, kata Carolus, membentuk Panja guna mencari solusi penanganan distribusi beras untuk PNS. Kami bentuk Panja untuk mencari jalan keluar, dengan memanggil Bulog, Irian Bhakti, dan perwakilan Menteri Keuangan di Papua untuk memberikan masukan. Jangan sampai PNS telantar, karena tidak menerima beras.

DPR Papua juga meminta agar distribusi beras tidak mengalami penundaan yang membuat beras rusak. Sebaiknya, Kementerian Keuangan menyerahkan atau memasukan dana distrubsi dalam Dana Alokasi Umum Papua, sehingga nanti dimasukkan ke dalam APBD Papua.

Medan di Papua ini kan sulit, apalagi ke wilayah Pegunungan, sehingga distribusi beras harus cepat, agar para PNS bisa menerimanya sesuai waktu. Untuk itu, sebaiknya pemerintah pusat memasukkan dana distribusi beras dalam APBD, agar pencairannya bisa lancar dan sesuai waktu, ujarnya.

sumber : papuapos.com