DEIYAI - Menteri Keuangan Chatib Basri memberikan masukan kepada pemerintahan baru yang terpilih mendatang untuk dapat memberlakukan subsidi tetap BBM sebagai antisipasi terhadap beban fiskal atas anggaran subsidi tersebut. Dengan diberlakukannya kebijakan seperti itu akan membuat pemerintah tidak perlu pusing terhadap fluktuasi rupiah dan harga minyak yang naik.

Karena selama ini lonjakan harga minyak mentah dunia selalu menjadi momok bagi pemerintah dalam menetapkan besaran subsidi bahan bakar minyak didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kondisi tersebut akan bertambah sulit ketika terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS.

Menurut Chatib Basri jika pemerintah mendatang menetapkan besaran subsidi tetap maka tidak akan ada penyesuaian harga lagi kecuali terdapat perubahan yang sangat signifikan. Namun tidak menutup kemungkinan dalam upaya mengurangi beban subsidi BBM ini dengan cara menaikkan harga. Opsi yang satu ini memang lebih rawan karena nantinya pemerintah akan selalu bergantung pada harga minyak dan juga fluktuasi nilai tukar rupiah.

Pada saat ini nilai subsidi energi telah mencapai Rp333,7 triliun dengan rincian Rp282,1 triliun untuk menutup harga BBM dan sisanya untuk menopang tarif listrik bersubsidi. Dalam perjalanannya pemerintah melakukan koreksi terhadap besaran subsidi tersebut karena semakin melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan didorong oleh kenaikan harga minyak mentah dunia.

Untuk menjaga subsidi energi tersebut pemerintah sampai harus melakukan pemangkasan anggaran di 86 Kementerian atau Lembaga Negara. Pada sisa masa jabatannya ini juga Chatib Basri akan bekerja semaksimal mungkin untuk menjaga kondisi fiskal agar  defisit anggaran tetap berada di angka 2,4 persen.

besarnya beban subsidi energi yang ditanggung oleh APBN ini jika dibenarkan oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat. Ia mengatakan bahwa presiden terpilih nantinya harus memiliki keberanian untuk mengurangi beban subsidi BBM yang semakin waktu akan semakin membebani APBN.
Menurut Hidayat cara yang paling tepat adalah dengan mengurangi subsidi BBM secara bertahap dan dalam program pengurangan subsidi tersebut harus ada terobosan baru dalam proses penyalurannya. Perlunya ketepatan data terhadap kriteria masyarakat yang layak mendapatkan subsidi BBM dengan penelitian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

Perlu kebijakan agrasif untuk mengurangi subsidi BBM karena kebutuhan masyarakat akan semakin tinggi dapat dilihat dari tingkat penjualan kendaraan bermotor, sehingga hal ini akan berdampak pula terhadap semakin terbebaninya APBN. Belum tersedianya angkutan umum yang memadai menjadi salah satu penyebab semakin tingginya tingkat penjualan kendaraan bermotor di Indonesia.

Program konversi BBM ke BBG yang belum berjalan maksimal juga menjadi penyebab tingginya tingkat konsumsi masyarakat terhadap BBM bersubsidi. Kondisi ini harus segera ditemukan solusinya agar dapat menyelamatkan keuangan negara, dan sudah saatnya beban BBM itu juga ditanggung oleh masyarakat.

sumber : beritadaerah.com