DEIYAI - Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe,SIP,MH menegaskan masalah Daerah Otonom Baru (DOB) harus bisa segera terselesaikan agar tidak berakibat pada rendahnya mutu pelayanan pemerintah kepada masyarakat, terciptanya konflik dan pertikaian antar suku dari calon daerah yang akan dimekarkan dengan masyarakat di Kabupaten yang berbatasan langsung.

Hal demikian dikatakan Gubernur Papua Lukas Enembe melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesra Setda Papua, Elia Loupatty, pada acara Sosialisasi Prosedur dan Mekanisme Pemekaran Daerah Otonomi Baru, Selasa (28/10), di Hotel Matoa, Jayapura. Dikatakan, dengan pemekaran suatu daerah, maka sangat diperlukan adanya peran aktif masyarakat setempat yang hidup di daerah tersebut.

Dengan kata lain, tidak menjadi penonton saat pengembangan diri sebagai pelaku ekonomi, khususnya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mewujudkan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yaitu Papua Bangkit, Mandiri dan sejahtera. 

Karena itu, saya tekankan persoalan ini perlu menjadi perhatian kita bersama dalam menyikapi aspirasi masyarakat tentang pembentukan suatu Daerah Otonom Baru, imbaunya. Masih Gubernur, saat ini cukup banyak aspirasi masyarakat tentang pemekaran wilayah atau pembentukan DOB yang saat ini di Papua mencapai 19 Kabupaten usulan atau separuh dari jumlah Kabupaten / Kota yang ada di Provinsi Papua. Untuk itu, Pemprov Papua menekankan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota agar memiliki tanggung jawab untuk menampung, juga mengakomodir aspirasi masyarakat itu.

Selain itu, hal yang tidak kalah pentingnya adanya aturan yang belum sesuai dengan ketentuan sebagaimana Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Oleh karenanya, kata dia, dalam proses pembentukan Daerah Otonomi Baru, jangan sampai persoalan yang muncul menimbulkan perpecahan diantara tim pemekaran maupun diantara masyarakat yang bekerja dan berjuang demi berdirinya suatu Daerah Otonomi Baru.

Sebab hal ini bisa kita lihat dari cukup kompleksnya masalah yang sering ditemukan di lapangan maupun dalam kajian pembentukan calon Daerah Otonomi Baru. Salah satunya adalah tentang cakupan wilayah dan batas wilayah administrasi pemerintahan yang sampai saat ini masih belum berhasil diselesaikan secara tuntas, tuturnya. Dengan digelarnya kegiatan ini, tambah Gubernur, diharapkan adanya masukan berharga serta saran yang dapat memberi input positif untuk rencana pemekaran daerah kedepan. Karena, masukan itu dapat menjadi dasar acuan untuk mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Papua, sebagaimana visi dan misi Papua Bangkit, Mandiri dan Sejahtera.

sumber : papua.go.id