DEIYAI - Tidak terasa Bulan Ramadhan hanya tinggal dalam hitungan hari. Fenomena yang selalu harus dihadapi oleh Indonesia di Bulan Ramadhan salah satunya adalah kenaikan harga pangan. Pemerintah sendiri telah memprediksi bahwa tingkat inflasi di bulan Juli mendatang akan cenderung tinggi. Perkiraan ini disebabkan adanya berbagai peristiwa yang akan terjadi pada bulan tersebut.

Pada Juli mendatang, terdapat hari raya Idul Fitri, periode masuk sekolah, turunnya Tunjangan Hari Raya (THR) dan yang tidak kalah penting adalah ratusan ribu PNS menerima gaji ke-13 di bulan tersebut. Pada masa-masa tersebut tingkat konsumsi cenderung meningkat, sehingga kemungkinan inflasi akan cukup tinggi. Selain itu, pada bulan tersebut diprediksi akan terjadi lonjakan harga emas dunia yang akan berakibat pada banyak hal, terutama kepada preferensi investasi.

Dalam hal ini, pemerintah disarankan agar dapat mengendalikan harga jenis komoditas yang lain selain emas dan minyak yang  mana harganya tidak dapat dikendalikan pemerintah karena mengikuti harga internasional, agar komoditas lain tidak mengalami lonjakan harga yang sama sehingga masih dapat dijangkau masyarakat.

Hingga saat ini, beberapa komoditi mulai mengalami kenaikan harga, tetapi masih pada batas toleransi kenaikan kurang dari 5 persen. Komoditas yang harganya naik adalah daging ayam (3,07 persen) dan bawang merah (2,78 persen). Harga rata-rata nasional bawang merah dan bawang putih pada 23 Juni 2014 dibandingkan 16 Juni 2014 masing-masing naik 2,78 persen dan 1,95 persen menjadi Rp 26.686 per kg dan Rp 18.639 per kg.

Sedangkan komoditas yang mengalami penurunan harga antara lain beras turun 0,17 persen, gula pasir turun 0,31 persen, kedelai impor turun 0,12 persen, cabai merah keriting turun 1,06 persen dan cabai merah rawit turun 0,14 persen. Harga rata-rata nasional cabai merah keriting dan cabai rawit merah pada 23 Juni 2014 dibandingkan 16 Juni 2014 turun masing-masing 1,06 persen dan 0,14 persen menjadi Rp 17.259 per kg dan Rp 24.845 per kg.

Tentu hal ini menjadi penting untuk diperhatikan agar tidak terjadi lonjakan inflasi yang tidak terkendali nantinya. Oleh karena itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus dapat mengantisipasi hal ini. Misalnya saja dari sarana infrastruktur yang harus diperbaiki agar tidak mengganggu pendistribusian logistik ke berbagai wilayah. Pulau Jawa dan Sumatra misalnya, merupakan 84 persen penyumbang terhadap kinerja ekonomi nasional atau Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Betapa besar dampak yang akan dirasakan apabila sarana infrastruktur di aktivitas ekonomi di Jawa dan Sumatra terganggu.

Atau pemerintah juga dapat melakukan kegiatan operasi pasar murah untuk mengontrol dan mensosialisasikan mengenai batas maksimal kenaikan harga komoditas di bulan Ramadhan. Harus dipahami bersama bahwa, kenaikan harga pangan nyatanya hanya sedikit sekali yang dapat dinikmati petani karena persentase kenaikan harga di tingkat konsumen yang jauh lebih besar jika dibandingkan dengan persentase kenaikan harga di tingkat produsen. Artinya adalah, kenaikan harga dibulan Juli (dan selalu seperti ini setiap tahun), tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan para petani di desa-desa.

Dampak buruk yang ditimbulkannya tidak hanya ditanggung konsumen di perkotaan, tetapi juga harus ditanggung oleh petani di pelosok perdesaan.  Kenaikan harga pangan kali ini sedikit sekali yang dapat dinikmati petani karena persentase kenaikan harga di tingkat konsumen jauh lebih besar dibandingkan dengan persentase kenaikan harga di tingkat produsen.

Tentu hal ini menjadi sebuah momok dari tahun ke tahun di negara kita. Oleh karena itu diperlukan intervensi dari pemerintah pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga pangan nasional. Namun tentu saja, tetap juga diperlukan kerjasama dari masyarakat Indonesia yang dominan berada pada kategori kelas menengah agar dapat mengendalikan tingkat konsumsi mereka.

 

sumber : beritadaerah.com