DEIYAI - Pengamat Ekonomi dari Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri menilai visi capres Joko Widodo (Jokowi) yang menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menembus level 7 persen sangat realistis. Namun ambisi ini terkendala persoalan anggaran subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Target pertumbuhan ekonomi 7 persen bukan suatu yang muluk, realistis. Harusnya bisa tercapai di 2013-2014. Kalau nggak, lapangan kerja yang tersedia terbatas dan nggak berkualitas, ungkap dia usai Diskusi Moneter di Jakarta, Senin (16/6/2014).

Melihat kondisi saat ini, kata Faisal, pertumbuhan ekonomi global mengalami perlambatan. Hal ini berdampak terhadap ekonomi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Persoalan mendasar adalah pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang nggak proper. Akhirnya demi APBN dan demi rupiah, sektor ekonomi di ekik, jelasnya.

Ujung pangkal dari permasalahan tersebut, tambah Faisal, akibat tak ada kebijakan pengurangan anggaran BBM bersubsidi. Sehingga defisit anggaran membengkak dan menyebabkan pemangkasan terhadap belanja Kementerian/Lembaga (K/L).

Ini gara-gara rupiah melemah. Nah harusnya larang impor segala macam yang menyebabkan anggaran terkontraksi. Dorongan dari ekspor juga lesu karena dicekik dari larangan ekspor (minerba mentah), paparnya.

Imbas lain, Faisal mengaku, kinerja perbankan merosot karena pengetatan ekspansi kredit oleh regulator. Ini semua karena nggak mau selesaikan akar masalahnya (BBM bersubsidi), tandasnya.

Ilustrasi pertumbuhan Ekonomi (Liputan6.com/Johan Fatzry)

sumber : bisnis.liputan6.com