DEIYAI - Untuk dapat melakukan pembangunan infrastruktur di Indonesia dibutuhkan dana investasi yang sangat besar sebagai upaya dalam mengejar ketertinggalan laju pertumbuhan infrastruktur dari negara-negera tetangga Indonesia. Diperlukan tambahan sumber dana yang besar agar pertumbuhan infrastruktur di dalam negeri dapat tercapai. Plh Direktur Kekayaan Negara Dipisahkan DIrektorat Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Rahayu Puspa Sari di Yogyakarta, Kamis (18/9) kemarin mengatakan bahwa Indonesia perlu mendongkrak jumlah investasi sektor infrastruktur sebanyak dua hingga tiga kali lipat dari jumlah yang ada pada saat ini.

Dalam diskusi bertema Alternatif Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur Daerah, Rahayu mengungkapkan bahwa studi yang baru dikeluarkan oleh McKinsey menunjukkan bahwa dalam periode 2015-2025 Indonesia harus dapat mendongkrak jumlah investasi sektor infrastruktur di dalam negeri sebesar dua hingga tiga kali lipat dari jumlah yang ada pada saat ini yang hanya sekitar Rp200 triliun per tahun. Oleh karena itu jumalh investasi sektor infrastruktur Indonesia harus dapat ditingkatkan hingga mencapai angka Rp400 triliun per tahun agar dapat mencapai pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5-6 persen. Dengan infrastruktur yang baik dapat mempercepat kegiatan ekonomi sehingga berdampak pada semakin cepatnya perputaran roda perekonomian.

Jika melihat pada keterbatasan pendanaan yang bersumber dari APBN dan APBD, partisipasi sektor swasta dengan skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dinilai menjadi sangat penting karena akan menutupi kekurangan pendanaan pemerintah dan juga sebagai efisiensi pembangunan serta pengelolaan proyek infrastruktur.

Pemerintah sendiri menyadari peran penting dari proyek infrastruktur KPS di Indonesia sehingga pemerintah membentuk PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) yang memiliki tugas untuk memberikan penjaminan agar proyek infrastruktur dapat segera terwujud dengan resiko yang dapat dikelola dengan baik. Penjaminan yang dilakukan oleh PT PII ini dinilai akan mendorong para pihak swasta untuk berinvestasi bidang infrastruktur.

Direktur Utama PT PII, Shinthya Roesly menegaskan bahwa dengan dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN maupun sumber dana lainnya jika diperlukan, maka PT PII akan mendukung pemerintah daerah mulai dari proses penyiapan, pelelangan hingga pemantauan proyek selama masa penjaminan berlangsung.

Melalui pelayanan yang diberikan oleh PT PII yang terintegrasi tersebut akan membuat pemerintah daerah dapat memperoleh proyek KPS melalui proses yang transparan dan akuntabel. Proyek infrastruktur daerah yang dapat dibantu pada saat ini adalah sektor air, transportasi dan pengelolaan sampah.

Dibutuhkan kerjasama dan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta pihak swasta agar dapat melakukan pembangunan infrastruktur yang sangat diperlukan oleh Indonesia pada saat ini. Selain itu iklim investasi dalam negeri harus terus dijaga untuk meningkatkan aliran investasi yang masuk ke Indonesia.

sumber : beritadaerah.co.id