DEIYAI - Balai jalan nasional wilayah X Papua menargetkan dapat menghubungkan 11 ruas jalan strategis di Papua dan Papua Barat pada 2017. Ruas jalan terhubung ini untuk dapat dilalui oleh kendaraan antar kabupaten Papua dan Papua Barat.

Anggaran yang dibutuhkan menghubungkan ruas jalan ini sekitar Rp 7 triliun. Tahun ini, hanya ada Rp 1,7 triliun untuk pengerjaan proyek 300 kilometer jalan.

Kepala Balai jalan nasional wilayah X Papua, Thomas Setiabudi Aden menuturkan, 11 ruas jalan saat ini sudah mulai terbuka dan terhubung, namun sebagian belum dapat dilalui oleh kendaraan. 11 ruas jalan itu memiliki panjang sekitar 6.000 kilometer dan sudah terbuka sekitar 4.800 kilo meter.

"Jika dana Rp 7 triliun digunakan untuk 11 ruas jalan ini, maka jalan-jalan lain tak akan kebagian, sebab beberapa jalan juga membutuhkan perawat, pengerasan dan lain sebagainya. Pembukaan ruas jalan ini juga tak bisa langsung dengan pengaspalan, yang penting sudah dapat terbuka dan dapat dilakukan pengerasan dan perawatan," paparnya.

11 ruas jalan strategis itu terdiri dari 7 ruas jalan berada di Papua dan 4 berada di Papua Barat. Sejumlah ruas jalan itu di antaranya Jayapura-Wamena-Mulia, Jayapura-Sarmi, Jayapura-Hamadi-Holtekamp-Perbatasan Papua Nugini, Merauke-Waropko, Timika-Mapurujaya-Pomako, Nabire-Waghete-Enarotali dan Serui-Menawi-Subeba.

Sedangkan yang berlokasi di Papua Barat diantaranya Manowari-Sorong, Manokwari-Bintuni, Fakfak-Hurimber-Bomberay dan Sorong-Mega. Thomas melanjutkan, setiap tahunnya Balai jalan setempat juga mendapatkan dana APBN untuk sejumlah infrastruktur di Papua dan Papua Barat sebesar Rp 6 triliun.

"Tetapi tahun ini anggaran kami dipotong sekitar Rp 500 miliar. Kemungkinan ini disebabkan ada pergantian presiden dan anggota DPR RI yang baru," kata Thomas.

Pihaknya berharap, ada sekitar 800 kilometer jalan yang akan dibuka di Papua ataupun di Papua Barat untuk percepatan infrastruktur di masa kepemimpinan Jokowi-JK. Sebab dalam kepemimpionan Jokowi-JK akan dibukakan sepanjang 2.000 kilometer jalan.

"Nah, kami berharap mendapatkan bagian 800 kilometer untuk menjadi jalan nasional. Status ini diperlukan agar pembangunannya lebih dipercepat," jelasnya.

Pembangunan infrastruktur di Bumi Cenderawasih juga tak selamanya berjalan mulus, sejumlah kendala juga ditemui dalam pembukaan jalan dan pembangunan lainnya. Misalnya saja faktor geografis yang sulit, kendala fiskal dan kendala non teknis lainnya, seperti pemalangan hak ulayat tanah.

"Walaupun kami didukung penuh oleh pemerintah setempat, namun kendala-kendala di lapangan masih banyak ditemui. Contohnya, dalam pembangunan Waghete-Timika, yang seharusnya saat ini sudah bisa tembus 30 kilometer, tapi baru bisa kami lakukan 12-15 kilometer.  Untuk pembukaan palang jalan itu, kami juga melakukan pemotongan babi, baru palang dibuka 1 kilometer, lalu mereka palang lagi, kami potong lagi babi dan mereka akan buka lagi. Jika seperti ini terus, kapan akan selesai pembangunan jalan tersebut?," pungkasnya.

sumber : liputan6.com