NABIRE - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)  Papua, akhirnya secara resmi menggelar sidang Pembahasan  Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  Tahun 2015, Rabu (15/10/2014). Sidang pembahasan RAPB 2015 sendiri akan berlangsung hingga Jumat (17/10) mendatang. Alokasi anggaran belanja Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Papua tahun anggaran (TA) 2015 mencapai sebesar Rp12,74 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 7,76 persen dari APBD tahun anggaran 2014.

Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP.MH dalam sambutan pada pidato pengantar nota keuangan dan rancangan peraturan daerah provinsi tentang anggaran RAPD tahun  2015 di DPR Papua, Rabu (15/10/2014) mengaku, dengan memperhatikan arah kebijakan dan sembilan prioritas pembangunan 2015 dan aspek sinkronisasi program kegiatan antara pemerintah, provinsi dan kabupaten/kota.

Capain kinerja dari program dan kegiatan serta berpedoman pada kriteria-kriteria penganggaran, ungkapnya.

Gubernur Luka menjelaskan, kebijakan umum penggunaan anggaran pada RAPBD tahun anggaran 2015 sebagai berikut antara lain, pertama, pemprov mendelegasikan kewenangan pelaksanaan pembangunan yang bersumber dari 80 persen Otsus setelah dikurangi urusan bersama. Penggunaan dana diarahkan pada pelaksanaan urusan wajib pemerintah di bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi kerakyatan.

Kedua, urusan bersama ditetapkan melalui Peraturan Gubernur untuk pendanaan KPS, program khusus Gerbangmas Hasrat Papua, Prospek, dukungan pembangunan rumah sakit rujukan.

Ketiga, pengunaan bagian dana Otsus 20 persen untuk provinsi diarahkan pada pelaksanaan pengendalian dan monev serta pemetaan mutu pelaksanaan urusan wajib yang didelegasikan kepada kabupaten/kota melalui 80 persen dana Otsus.

Keempat, belanja modal harus realokasikan ke arah pendanaan kegiatan yang lebih produktif untuk mendorong pelaksanaan urusan pilihan sebagai upaya meningkatkan kemandirian, ketahanan dan produktivitas daerah.

Kelima, melakukan efisiensi belanja barang dan jasa serta belanja pegawa non gaji dialokasikan berdasarkan pada pencapaian kinjer, perhitungan standar harga pelaksanaan kegiatan didasarkan pada anlisa activity base costing.

Keenam, fokus program dan kegiatan untuk pencapaian komponen penting sebagai faktor determinan pembentuk indeks Pembangunan Manusia (IPM) sesuai kewenangan  provinsi,khususnya terkait dengan peningkatan melek huruf melalui program keaksaraan fungsional, angka harapan hidup pada pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan serta program seribu hari pertama kehidupan.

Dijelaskannya, kebijakan dan rencana pada sisi belanja daerah tahun anggaran 2015, berdasarkan  empat bidang prioritas yang diamanatkan dalam Undang-undang Otsus dan Peraturan daerah khusus nomor 25 tahun 2013 tentang pembagian penerimaan dan pengelolaan keuangan dana Otsus.

Pertama, Alokasi anggaran untuk bidang pendidikan sebesar Rp95,75 miliar akan diprioritaskan untuk meningkatkan akses, kualitas, relevansi, daya saing pendidikan dan tuntas buta aksara melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan  pendidikan dan tuntas buta aksara, melalui peningkatan dan pemerataan pelayanan pendidikan.

Strategi tersebut ditujukan untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia, sejak tahun pelajaran 2013/2014,  pemerintah daerah terus berupaya agar kualitas pendidikan terus meningkat dan akses menjadi semakin luas termasuk untuk daerah tertinggal, terluar, terdepan dan pasca konflik, tandasnya.

Sementara untuk alokasi anggaran untuk bidang kesehatan sebesar Rp.761.65 miliar diprioritaskan untuk peningkatan akses dan kualitas kesehatan antara lain berupa peningkatan kualitas  pelayanan kesehatan di puskesmas di daerah perbatasan, pulau-pulau terluar dan pasca konflik, pemberian bantuan KPS serta peningkatan jaminan serta peningkatan jaminan kehidupan seribu hari pertama kehidupan.

Dengan akses berbagai program dan kegiatan tersebut diharapkan, akses dan kualitas kesehatan masyarakat akan semakin meningkat di seluruh Papua, terangnya.

Untuk alokasi anggaran untuk bidang perekonomian sebesar Rp.978,53 miliar, optimalisasi lahan produksi pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan.

Meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan daerah, mewujudkan kecukupan pangan dan gizi masyarakat, mendorong ketersedian cadangan Pangan dan meningkatkan produksi pertanian yang berbasis sumber daya lokal.

Peningkatan kapasitas masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutan, pengembangan industri kecil dan menengah memperkuat jaringan klaster industri, pendidikan dan pelatihan keterampilan, paparnya.

Alokasi anggaran untuk percepatan infrastruktur dan sarana prasarana dasar sebesar Rp.2 triliun pembangunan jalan dan jembatan di lima wilayah pembangunan, pembangunan dan peningkatan sarana dan prasaran  transportasi udara, laut dan darat pada wilayah pembangunan dan pengembangan air bersihm kelistrikan dan telekomunikasi tersebesar pada lima wilayah pembangunan.

Deerd Tabuni, meminta Pemerintah Provinsi Papua untuk melakukan pengolahan keuangan daerah yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel agar tujuan utama Papua bangkit, Papua bangkit dan Papua sejahtera dapat dicapai.

Menurut Deerd, APBD menduduki posisi sentral dan vital dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivtas pemerintah daerah. Di era otonomi daerah khususnya dalam era Otonomi khusus bagi Provinsi Papua memberikan celah dan peluang besar bagi pemerintah daerah dalam menentukan kebijakan dan arah pembangunan yang mengutamakan potensi keunggulan daerah.

Deerd  menekankan kepada seluruh alat kelengkapan dewan serta Fraksi-Fraksi Dewan kiranya dapat bekerja dengan hati yang sungguh-sungguhmengatakan APBD merupakan instrument kebijikan yaitu alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Kebutuhan riil masyarakat sesuai dengan potensi dan kerakteristik daerah serta dapat memenuhi tuntutan terciptanya anggaran daerah yang berorentasi pada kepentingan dan akuntabilitas publik.

sumber : papuapos.com