DEIYAI - Untuk memberikan pencerahan, kepada semua SKPD terkait dalam meningkatkan taraf ekonomi masyarakat Papua dalam konteks percepatan. Pemprov Papua menggelar lokakarya penguatan stakeholder bidang ekonomi untuk mendukung strategi peningkatan taraf ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal dan wilayah adat menuju kebangkitan ekonomi Papua di Sasana Krida kantor Gubernur Papua, Kamis (3/7/2014) kemarin.

Jadi kita tidak bicara lagi masalah konvensional, tetapi mengundang empat ahli yakni dari UGM.  Dengan tujuan bagaimana melakukan pemetaan kelembagaan dan pemetaan organisasi, kemudian bagaimana pemetaan organisasi, kata Kepala BAPPEDA Papua Muhamad Musaad kepada wartawan disela-sela kegiatan.

Diakuinya, diharapkan dengan adanya kegiatan ini ada perpaduan antara aspek normatif dan aspek empirik, dari penyampaian tadi (kemarin-red) akan ada perubahan menset pada semua yang ada di Papua terutama diharapkan tugas stakeholder pemerintahnya, birokrasinya, pebisnisnya dan juga yang tidak kalah penting adalah masyarakat.

Pelaku ekonominya, bahwa melihat soal ekonomi harus melihat secara terintegrasi tidak bisa dalam paradigma pertama sektoral itu harus dilihat hal ini dengan sesuatu yang harus dikerjakan secara dan sinergitas bersama sehingga ada lompatan atau daya ungkit, terangnya.

Dengan demikian, tidak lagi dengan model konvensional tidak lagi membuat secara sendiri-sendiri, tidak membuat seperti dulu untuk membuat lahan perkebunan  maka yang membuat jalan dinas perkebunan juga.

Dengan tujuan seberapa besar kemampuan untuk membuat jalan, sekarang tidak seperti itu lagi, tetapi lahan dibuka oleh dinas perkebunan dan yang membuat jalan adalah PU, pungkasnya.

Model ini yang dikembangkan di Papua, akan ada terintegrasi lintas sektor, perbankan juga seperti itu ada sentra produksi disitu. Dia juga mendekatkan diri kesitu supaya ada akses home-homes industri lebih mudah membuka kredit, BUMD juga kita harapkan seperti itu.

Sehingga semua terpola dan terfokus, dengan begitu kita mempunyai daya ungkit untuk mempercepat akselarasi pembangunan ekonomi di Papua, seperti yang disampaikan narasumber bahwa Papua kaya tetapi indikator pembangunan kita masih terbelakang, ucapnya.

Sementara itu, Seka Papua T.E.A Hery Dosinaen, SIP dalam arahannya mengaku, kebijakan-kebijakan Gubernur memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah kabupaten/kota untuk mengurus rumah tangganya, kewenangan ini tentunya disertai dengan financial yakni dana Otsus 80 persen diserahkan kepada kabupaten/kota dan 20 persen dikelola provinsi.

Kenapa dana otsus begitu besar di serahkan kepada kabupaten/kota, asumsi dasarnya adalah bupati/walikota yang mengetahui daerahnya dan memiliki masyarakat sehingga konsentrasi bupati dan walikota untuk mengatur rumah tangga.

Hal yang paling utama yang menjadi fokus untuk mensejahterakan masyarakat, tentu saja seluruh SKPD yang ada di bidang ekonomi harus bergandengan tangan menyatukan langkah-langkah yang strategis yang tentunya dapat diaplikasiakn ke kabupaten kota yang dapat dilaksanakan masyarakat yang diharapkan ada peningkatan ekonomi berbasis kearifan lokal.

Kita mulai lokakarya dengan narasumber, saya harapkan semua stakeholder, SKPD, perbankan, BUMD, semua sama-sama tidak ada pengklarifikasian, tidak saling melempar permasalaha, tapi semua permasalahan menjadi tanggungjawab kita bersama, paparnya.

Dimulai dengan inovasi dan kreatifitas untuk merumuskan berbagai langkah-langkah yang strategis,Kita ingin adanya langkah kongkrit dan strategis yang betul-betul harus bisa membumi dan mengena kepada masyarakat, ujarnya.

sumber : papuapos.com