DEIYAI - Selama lima belas tahun terakhir (1999-2014) kondisi kesejahteraan masyarakat Papua kian membaik. Tercatat presentase penduduk miskin pada periode tersebut menurun secara signifikan sebesar 24,7 persen, yaitu dari 54,75 persen pada Maret 1999 menjadi 30,05 Maret 2014.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Papua Didik Koesbianto dalam keterangan persnya, di kantor BPS Papua, Argapura-Jayapura, Selasa, (1/7) kemarin. Menurutnya, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan. Dan pendekatan yang digunakan ada dua macam yaitu pendekatan mikro dan makro. Selain itu, BPS melakukan survei dua kali dalam setahun dan tetap menggunakan konsep yang sama seperti tahun sebelumnya.

Pada lima tahun pertama Otonomi Khusus (Otsus) Papua berjalan (2001-2005) persentase penduduk miskin menurun sebesar 0,97 persen, yaitu dari 41,80 persen menjadi 40,83 persen. Sedangkan pada lima tahun kedua pelaksanaan Otsus (2006-2010) presentase penduduk miskin menurun sebesar 4,72 persen. Jadi, presentase penduduk miskin Papua terbesar terjadi pada periode 2010-2011 dimana terdapat 4,82 persen pendudu yang pada tahun 2010 penghasilannya dibawa garis kemiskinan kini bergeser di atas garis kemiskinan, sehingga menjadi tidak miskin, Katanya.

Saat ini, kata Kepala BPS Papua, jumlah Penduduk miksin di Papua pada bulan maret 2014 mencapai 924,41 ribu orang berkurang 36,2 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2013 yang berjumlah 960,56 ribu orang.

Secara persentase, penduduk miskin di Papua selama enam bulan terakhir juga mengalami penurunan sebesar 1,47 persen poin yaitu dengan dari 31, 52 persen pada september 2013 menjadi 30,05 persen pada maret 2014.

Sementara dilihat menurut tipe daerahnya, diuraikannya bahwa, penduduk miskin Papua terkonsentrasi di daerah pedesaan. Dimana, pada Maret 2014 sebanyak 889,04 ribu orang (38,92 persen) penduduk miskin hidup di perdesaan sedangkan di perkotaan  hanya sebesar 35,37 ribu orang (4,47 persen).

Jadi, selama periode September 2013-Maret 2014 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan sebesar 30,3 ribu orang (-1,80 persen), begitu pula jumlah penduduk di perkotaan turun sebesar 5,8 ribu orang (-0,76 persen), jelasnya.

Lanjutnya, jika kita melihat dari Garis Kemiskinan (GK) di perkotaan pada Maret 2014 sebesar Rp 404,944,- lebih tinggi dari GK Perdesaan yang mencapai Rp 338,206. Hal ini berarti, biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup minimal yang layak (basic needs) untuk makanan dan bukan makanan lebih besar di perkotaan daripada perdesaan.

Sisi lain dari kemiskinan, selain jumlah dan presentase penduduk miskin yang juga perlu mendapat perhatian adalah tingkat kedalaman dan keparahaan dari kemiskinan.Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan terkait kemiskinan juga sekaligus harus bisa mengurangi tingkat kedalaman dan parahan dari kemiskinan.

Pada periode September 2013-2014, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukan kecenderungan meningkat. Ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjahui gari kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin besar.

sumber : papuapos.com