DEIYAI - Papua bakal mengembangkan lebih dari lima kabupaten menjadi sentral peternakan sapi yang dikembangkan di perkebunan kelapa sawit. Sejumlah kabupaten ini di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Nabire, Merauke, Keerom, Biak dan Sarmi. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Kementerian Pertanian RI, Syukur Iwantoro mengatakan, sejumlah kabupaten ini memiliki potensi yang pengembangan sapi sawit, yang dinilai lebih efisien dari hal pakan ternak dan juga bagi perkebunan sawitnya sendiri.

Pola pengembangan sapi yang berintegrasi dengan perkebunan sawit, adalah salah satu contoh peternakan dan perkebunan yang saling menguntungkan. Untuk pakan sapi, ternyata sapi senang menyantap gulma yang merupakan pakan terbaik bagi sapi. Padahal gulma adalah tumbuhan yang sangat merugikan bagi kelapa sawit. Kemudian limbah sawit yakni CPO baik untuk karbohidrat sapi dan dapat pula menggemukkan. Padahal limbah itu sangat mengganggu lingkungan, jelas Syukur di hadapan 100-an peternak sapi sawit di Pir 1, Kabupaten Keerom, Papua.

Sementara bagi perkembangan kelapa sawit, kotoran dan kencing sapi merupakan pupuk yang baik. Produktivitas tanaman kelapa sawit pun menjadi meningkat. Namun berkat kotoran dan kencing sapi, produktivitas sawit bisa mencapai 30% dan tak perlu peremajaan, ungkapnya.

Pola integrasi sapi dan kelapa sawit juga telah berhasil dikembangkan pada sejumlah provinsi misalnya Kalimantan Timur, Riau dan Sumatra Utara, Sulawesi dan juga Papua.

Negara Malaysia juga mengembangkan pola ini dan perkembangannya cukup baik. Integrasi sapi dengan sawit juga relatif biaya pakannya zero, ucap dia.

Ke depan, Papua juga akan dijadikan sentra pakan sapi, mengingat potensi tanaman hijau, rumput, tanaman jagung yang melimpah di Papua. Bahkan, potensi pakan sapi ini bisa dijual ke Surabaya dan Makassar serta diekspor ke negara tetangga seperti Papua Nugini.

Data dari Dinas Kementrian Pertanian menyebutkan jumlah sapi potong di Papua mencapai lebih dari 79 ribu. Penyebarannya terbanyak di Merauke, Kota Jayapura, Nabire, Kabupaten Jayapura, Keerom, Sarmi dan Biak Numfor. Sementara harga sapi potong di Papua mencapai Rp 28-30 juta per ekornya.


Pemprov Papua Dorong Terwujudnya Kemandirian Pangan

Masih tingginya ketergantungan masyarakat Papua terhadap ketersediaan atau kebutuhan-kebutuhan konsumsi hewani atau daging dari luar Papua, tampaknya menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua. Karena itu, melalui visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Lukas Enember, SIP, MH dan Klemen Tinal, SE,MM yakni Papua bangkit, mandiri dan sejahtera, Pemprov Papua akan terus mendorong dan berkomitmen untuk terwujudnya kemandirian dibidang pangan.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Papua TEA Heri Dosinaen, SIP saat membuka Rakor dan Sinkronisasi program kegiatan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan (Keswan) di Hotel Grand Abe, Rabu (30/4).

Untuk mewujudkan kemandirian pangan bagi masyarakat Papua, khususnya barang-barang kebutuhan daging maupun hewan ternak, pihaknya sangat memberikan apresiasi terhadap Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Papu.

Sebab kata dia, meskipun lembaga ini baru dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 23 Tahu  2013, namun lembaga/instansi ini langsung bergerak cepat untuk menyusun program maupun langkah-langkah untuk mendorong terwujudnya kemandirian pangan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saya memberi apresiasi kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewaan, yang telah mampu menterjemahkan dan mengimplementasikan apa yang menjadi visi dan misi Gubernur yakni terwujudnya Papua bangkit, mandiri dan sejahtera, ungkapnya.

Untuk mewujudkan visi dan misi Gubernur tersebut lanjutnya, dinas terkait yang ada di Kabupaten/Kota, agar mampu juga menangkap peluang tentang kebijakan Gubernur terkait pembagian dana Otsus 80 persen untuk Kabupaten/Kota dan 20 persen untuk Provinsi.

Asumsi pembagian dana Otsus yang begitu besar bagi Kabupaten/Kota ini menurut Sekda, karena Kabupaten/Kota bersentuhan atau berkorelasi langsung dengan masyarakat, sehingga diharapkan dana yang begitu besar yang turun ke Kabupaten/Kota itu, bisa digunakan untuk program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Saya berharap melalui kegiatan Rakor dan sinkroniasi pembangunan dibidang peternakan dan kesehatan hewan ini, Dinas ini dapat bekerja lebih optimal lagi untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dengan mengintensifkan koordinasi dan sinkronisasi dengan kabupaten/kota. tandasnya.

sumber : bisnis.liputan6.com  dan papuapos.com