DEIYAI - Pemerintah khususnya Kementerian Pertanian mendukung pengembagan hortikultura di Papua dan Papua Barat. Hal itu lantaran kedua daerah tersebut memiliki lahan yang subur dan luas, dan karena itu potensial bagi pengembangan hortikulutura ke depan.

Papua merupakan daerah yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan karena masih terdapat lahan yang luas dan subur, ujar Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pertanian, Kasdi Subagyo, dalam lokakarya penyusunan Masterplan Pengembangan Komoditas Hortikultura dan Palawija di Papua dan Papua Barat, di Auditorium IPB Bogor, Selasa (3/6).

Kasdi Subagyo yang mewakili Sekjen Kementan mengatakan bahwa Masterplan yang dikembangkan tersebut harus spesifik dan bisa dioperasionalisasikan.

Kementan akan mendukung penuh pengembangannya di Papua dan Papua Barat. Pengembangan pertanian di Papua tepat waktu karena Indonesia di masa datang akan selalu menghadapi gejolak harga bahan pangan akibat pertambahan penduduk dan laju imigrasi, ujarnya.

Kasdi Subagyo menambahkan, dalam mengembangkan program pertanian perlu memperhatikan perubahan iklim yang kini terjadi. Iklim yang tak menentu seperti saat ini sangat berpengaruh pada hasil produk pertanian. Maka dari itu, katanya,  Kementan akan mencoba mengintegrasikan pertanian dengan peternakan. Hal itu, katanya, memerlukan kerja sama yang harmonis antara dinas-dinas di daerah dengan Kementan.

Untuk itu Kementan berharap UP4B terus bisa menjadi pendorong dan pengerak percepatan Pembangunan pertanian di Papua dan Papua Barat, ujarnya.

Juru Bicara UP4B, Amiruddin dalam siaran pers kepada Jurnas.com, mengatakan, Kepala UP4B, Bambang Darmono dalam kesempatan sama berharap agar kementerian, khususnya Kementerian Pertanian tidak ragu dalam menunjukkan keberpihakan kepada orang asli Papua.

Sektor hortikultura dan palawija merupakan sektor paling penting bagi Papua dan Papua Barat, karena dalam bidang itu lah orang asli Papua bisa berperan banyak, ujar Darmono.

Bambang Darmono mengatakan, Papua harus dikembangkan melalui Pertanian agar kelestarian alamnya bisa dijaga. Sebaliknya, pertambangan, sudah saatnya ditinggalkan di Papua agar lingkungan alamnya bisa dirawat baik.

Bambang Darmono mengatakan, workshop bidang pertanian hortikultura dan palawija di Papua ini menjawabi kondisi sosial masyarakat di Papua.

Artinya program pertanian yang harus dikembangkan di Papua harus sesuai dengan perkembangan sosial-kemasyarakatan di Papua dan Papua Barat. Karena itu yang diperlukan adalah program pembangunan dalam bidang pertanian, bukan program yang menyingkirkan OAP (Orang Asli Papua) dari tanahnya, ujarnya.

Kepala Dinas Pertanian Papua, Ir. Samuel Siriwa mengatakan, menyambut baik rencana penyusunan Masterplan tersebut. Menurut Siriwa, untuk memenuhi kebutuhan pangan, Papua saat ini masih tergantung pada daerah luar yakni mencapai lebih dari 60%.

Masalah lain yang dihadapi Papua adalah minimnya sarana transportasi. Hal ini mengakibatkan distribusi bahan pangan di Papua sangat mahal, yang berakibat pada tingginya harga. Untuk itu Siriwa mengharapkan adanya sokongan APBN dan pengecualian untuk penyediaan bahan pangan di Papua.

Saat ini Pemprov Papua telah mengalokasikan 20% dari dana Otsus untuk pengembangan pertanian, ujarnya.  Bambang Darmono mengatakan, Masterplan yang disusun tersebut diharapkan tidak sekadar menjadi buku pajangan tetapi harus bisa dilaksanakan.

Lokakarya yang diselenggarakan UP4B itu dihadiri oleh utusan dari Kementerian Pertanian, Bappenas, akademisi IPB dan kalangan pengusaha dibidang pertanian.

sumber : www.jurnas.com