DEIYAI - Selama ini dikoordinir Roberth Jitmau (Rojit)  kordinator Solidaritas Pedagang Asli Papua (SOLPAP) yang selalu berbicara soal pasar Mama-Mama Papua.

Pada akhir tahun 2013 telah terjadi pertemuan antara SOLPAP dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Dalam pertemuan itu Lukas Enembe menawarkan membangun pasar di Gedung milik Dinas Kesehatan (Dinkes) yang berada di depan Saga Indah Plaza (SIP), namun pedagang orang asli Papua menolaknya dan tetap mempertahankan lokasi Perusahan Umum (Perum) Damri sebagai lokasi SOLPAP  atau yang dikenal Pasar Mama Papua.

Dengan demikian Perum Damri harus mencari lahan baru. Pada akhirnya disepakati adanya Tukar Guling (Ruislagh) antara Pemda dan Perum Damri. Tetapi masalahnya, Mengapa sampai kini ada palang memalang di lokasi baru Perum Damri yang di siapkan Pemda Papua?

Perjuangan Pasar Mama Papua untuk meminta dibangunnya Pasar Mama Papua telah berlangsung sejak pemerintahannya Gubernur Barnabas Suebu. Dalam suatu pertemuan, Suebu menjanjikan akan membangun Pasar di lokasi Perum Damri, namun dalam perjanjian itu beliau tidak memastikan status tanah dari Perum Damri, karena tanah ini bukan tanah milik Pemerintah Provinsi Papua tetapai milik Perum Damri.

Kepastiannya pengalihan harus dengan Perum Damri di Jakarta bukan begitu saja dengan perintah, hal ini yang tidak dipahami baik oleh Suebu. Namun karena yang ucapkan adalah seorang Gubernur maka mama-mama tetap mempertahankan lokasi ini, termasuk Rojit kordinator SOLPAP.

Tanpa mempertimbangkan lamanya proses antara pembebasan lahan, pembangunan Terminal Perum Damri serta pembangunan pasar tentunya memerlukan waktu yang lama sehingga dapat terbangun sebuah bangunan Pasar Mama Papua yang megah di jantung kota Jayapura.

Hasil pembicaraan Gubernur Lukas Enembe dengan Mama Papua pada bulan Desember 2013 lalu adalah dalam tahun 2014 dana APBD dianggarkan sekitar 6 Miliyar dan dititipkan di Dinas PU Provinsi Papua, agar Terminal Damri dibangun di Abepura. Setelah itu Damri pindah ke lokasi baru dan Pasar Mama Papua dibangun, di pusat kota Jayapura.

Langkahnya, agar Pasar Mama dibangun adalah Perum Damri harus pindah, untuk itu harus dibangun dulu sebuah tempat (Stasiun) Damri yang baru, lokasi yang disepakati adalah Jalan Baru Abepura didepan Pasar Yotefa, walaupun banya yang belum mengetahuinya namun karena yang berjuang adalah teman baik saya, Roberth Jitmau (Rojit) maka kadang saya dapat cerita dari beliau, lokasi yang dibangun oleh pemilik hak ulayat yaitu Marga Fingkreu dan Sanyi telah di serahkan, entah hak milik atau hak pakai kurang jelas kepada Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS), sehingga kini urusan lokasi tanah Perum Damri baru adalah dengan KKSS namun tidak menutup kemungkinan dengan pemilik hak ulayat yaitu Fingkreuw dan Sanyi.

Dalam rangka mempercepat penyelesaian pembangunan ini maka perlu sebuah penyelesaian yang mempertemukan semua pihak yang terkait, dalam hal ini pihak pemilik hak ulayat, KKSS, Damri, DPU, DPRP, Biro Keungan serta SOLPAP.

Pemilik tanah adat harus memastikan status tanah apakah sudah diserahkan ke KKSS atau masih menjadi hak mereka, Perum Damri juga harus memastikan status tanahnya dengan pihak Direksi DAMRI di Jakarta serta menyampaikan kesiapan pemindahannya.

Dinas PU harus menjelaskan dana yang menurutnya sudah ada di DPA mereka, KKSS juga harus menjelaskan tentang kesiapan tanah yang mau diserahkan terakhir BPKAD Papua harus didengar keterangannya tentang dana yang menurut informasi sudah di anggarkan.

Jika memang sudah dianggarkan agar mudah dicek aliran dananya, agar SKPDnya dapat menjelaskan lebih lanjut tentang realisasinya.

Jawabannya sederhana apakah lokasi sudah dibayarkan atau belum, jika sudah dibayarkan tetapi masih kurang maka solusinya dilakukan penambahan dana kepada pemilik hak ulayat dari pihak KKSS, jika memang tidak dianggarkan maka diusulkan baru lalu disiapkan penyalurannya, agar pembangunan dapat segera dilanjutkan. Perum Damri dan Pasar sama-sama penting bagi masyarakat dan kepentingan umun.

Segera digelar rapat konsultasi untuk mengklarifikasi masalah ini melalui sebuah Rapat Konsultasi Pembangunan Pasar Mama Papua yang menghadirkan semua pihak agar ada percepatan pembangunan pasar pedagang orang asli Papua, termasuk dana milyaran untuk pembangunan Pasar Mama Papua dalam APBD 2014. Bukan dengan begitu soal tanah yang belum selesai dapat didapat solusinya.

Pasar Mama Papua yang ada dijantung kota Jayapura adalah satu ikon penting masih eksisnya orang asli Papua yang didominasi oleh pedagang non-Papua (Pendatang), sehingga pembangunannya segera didorong oleh semua pihak. Tetapi disisi lain pembangunan Perum Damri pun perlu menjadi perhatian karena Damri juga melayani orang Papua di kampung-kampung untuk ke kota.

sumber : suarapapua.com