Berita Seputar Kabupaten Deiyai

Dirjen PAUD Kemendikbud : 675.253 Orang Papua Masih Buta Huruf

Pendidikan | | 02 Apr 2014 03:14 | Dilihat: 114 kali

DEIYAI - Angka buta huruf atau tuna aksara di Provinsi Papua masih tertinggi di Indonesia. Di provinsi tersebut terdapat 675.253 orang yang tidak bisa membaca.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Nonformal dan Informal (Paudni) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Lydia Freyani Hawadie mengatakan, di sejumlah kabupaten di Papua jumlah populasi tuna aksara mencapai lebih 50 %.  Penderita tuna aksara itu berusia antara 15 – 59 tahun.

Jika dibandingkan dengan persentase rata-rata nasional penduduk tuna aksara usia 15 – 59 tahun di Indonesia pada tahun 2011 yang berada pada angka 4,43 %, maka provinsi Papua di urutan pertama. Jumlah penduduk tuna aksara di Papua dan Papua Barat jauh dari rata-rata nasional, katanya, Minggu 30 Maret 2014.

Lydia mengatakan, pada 2013 lalu pemerintah mengembangkan program layanan khusus percepatan pengentasan tuna aksara di Papua dan Papua Barat. Program ini diklaim berhasil menurunkan jumlah penduduk tuna aksara menjadi 34,38 %.

Dia  menjelaskan, untuk provinsi Papua Barat, pada tahun 2011 masih terdapat 32.953 orang atau 6,79 % penduduk di Papua Barat tuna aksara. Jika dibandingkan dengan provinsi Papua, jumlah ini relative kecil atau jauh di bawah Provinsi Papua karena jumlah penduduk di Papua Barat lebih kecil dibandingkan Provinsi Papua. Pada tahun 2013 jumlah penduduk tuna aksara di provinsi Papua Barat turun menjadi 5,23 %.

Lydia mengatakan, dalam upaya percepatan penuntasan tuna aksara khususnya di kabupaten yang terindikasi sebagai kantong-kantong tuna aksara di Provinsi Papua yaitu di Kabupaten Jayawijaya, Lanny Jaya, Yahukimo, Puncak Jaya, Tolikara, Paniai, Nduga, Pegunungan Bintang, Deiya, Yalimo, Asmat, Dogiyai, Intan Jaya, dan Memberamo Tengah.

Sementara  di  Papua Barat, sejumlah kabupaten yang mendapat perhatian antara lain Manokwari, Teluk Bintuni, Sorong, Sorong Selatan dan Kota Sorong membutuhkan komitmen serius pemerintah pusat dan Daerah.

 

 

sumber : www.nabire.net

Share post :