PAPUA - Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP.MH, meminta BPS kabupaten/kota secara intensif melakukan koordinasi dengan Pemda setempat untuk memastikan jumlah kampung yang sesungguhnya.

Agar pendataan yang dilakukan PODES diharapkan tidak lagi terjadi perbedaan data jumlah kampung, hal ini menjadi penting, selain untuk memastikan jumlah kampung juga memberikan kepastian dalam perencanaan pembangunan pada tingkat kampung, kata Gubernur Papua Lukas Enembe,SIP.MH

yang dibacakan oleh Asisten Dua Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Papua Drs.Elia I.Loupatty pada Rapat Teknis Daerah (Rakerda) pimpinan BPS Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua dalam rangka melakukan evaluasi dan konsolidasi program kerja kedepan yang diselenggarakan di Hotel Aston Jayapura, Senin (24/2) malam.

Rakerda ini merupakan forum untuk menyamakan visi dan persepsi dari seluruh komponen menjadi penting, agar seluruh sumber daya dapat diarahkan untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi.

Oleh karena itu, saya berharap Rakerda kali ini dapat berjalan dengan baik dan tidak dijadikan sebagai sarana untuk berkumpul-kumpul dan temukangen semata, ujarnya.

Menurutnya, sesuai dengan tema Rakerda dengan Reformasi Birokrasi kita tingkatkan kualitas data dan pelayanan prima. Merupakan tema yang dapat berkenan dengan upaya pemerintah dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Kualitas layanan menjadi penting oleh karena disitulah nilai dari sebuah layanan yang sesungguhnya, tingkat kepuasaan layanan tidak saja diukur dari seberapa penting kita memberikan layanan kepada masyarakat, ujarnya.

Dikatakannya, tuntutan masyarakat akan data statistik sangat tinggi. Bahkan kebutuhan masyarakat akan data statistik sudah lebih beragam baik bentuk maupun jenisnya, masyarakat cenderung lebih membutuhkan data yang lebih spesifik, mikro dan bersifat spesial. Salah satu pendataan yang dilakukan BPS adalah data berbasis kewilayaan yang dihasilkan oleh BPS diantaranya adlaah data potensi desa (PODES), pada tahun ini pemerintah melalui BPS akan melakukan pendataan PODES 2014 yang pendataannya akan dimulai pada yang tanggal 1-30 April.

Pendataan PODES akan menghasilkan data/informasi tentang potensi wilayah, data tersebut sangat dibutuhkan oleh pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan wilayah dan pengembangan usaha, terangnya.

Dijelaskannya, pendataan PODES selain menghasilkan gambaran kesejahteraan mnasyarakat ditingkat kampung, juga menyediakan  data bagi keperluan penetuan tipologi wilayah seperti perkotaan, perdesaan, pegunungan, pesisir, rawan bencana dan desa tertinggal.

Pemerintah provinsi Papua juga sangat berkepentingan dengan data PODES 2014, selain untuk mengetahui data/informasi, terangnya.
Selain itu, Kata Gubernur, pemerintah provinsi berkepentingan mendapatkan informasi tentang jumlah kampung yang defenitif yang ada di provinsi Papua. Pasalnya, selama ini informasi jumlah kampung yang ada selama ini berbeda-beda menurut versi.

sumber : www.papuaposnabire.com