DEIYAI - Tanah Papua, meliputi Papua dan Papua Barat telah menerima kucuran dana yang sangat besar. Sejak tahun 2001 hingga 2014, tercatat ada sekitar Rp.57,7 Triliun yang diterima Papua dan Papua Barat.

Ironisnya, kucuran dana ini tidak berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Papua. IPM Papua dan Papua Barat masih merayap di urutan-urutan terakhir se-Indonesia.

Hal ini dikemukakan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil, dalam sambutannya pada Sidang Paripurna DPD, di gedung Nusantara V, komplek Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (8/7).

Djalil menegaskan, pengelolaan keuangan Otsus Papua dan Papua Barat perlu mendapat perhatian serius ke depan, karena sudah nyata-nyata menunjukkan tidak adanya perbaikan IPM.

Pengelolaan dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat perlu mendapat perhatian serius. Pasalnya, total dana Otonomi Khusus yang tersalurkan dari tahun 2001 sampai 2014 berjumlah Rp. 57,7 triliun, jelasnya.

Indeks Pembangunan Manusia Papua 65,86 tahun 2012 tersebut, kata dia, menjadikan Papua sebagai provinsi yang IPM-nya terendah secara nasional yang rata-rata IPM-nya 72,77 tahun 2011 dan 73,29 tahun 2012.

Dijelaskan, tata kelola keuangan daerah yang berlaku di Papua belum memperhatikan situasi dan kondisi serta kearifan lokal, dilansir Jpnn.com edisi Selasa, 8 Juli 2014.

Regulasi pengelolaan keuangan daerah di Papua jangan disamakan dengan daerah lain. Mengapa regulasi pengelolaan keuangan daerah di Wamena sama persis dengan Jakarta? Padahal, pengetahuan dan keterampilan di Papua dipengaruhi budaya yang memiliki kearifan lokal. Pemberlakuan regulasi yang sama persis itu menjadi sumber masalah, tegasnya.

Perdasus itu hingga sekarang belum dibuat. Kalau dibuat, situasi tidak akan seperti sekarang, meskipun total dananya Rp.57,7 triliun namun IPM-nya tidak bergerak dari posisi 33. IPM-nya tetap terbawah. Mengapa? Karena hanya 30 persen dana Otonomi Khusus buat pendidikan dan kesehatan masyarakat Papua dan Papua Barat, jelasnya melalui media yang sama.

Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Rizal Djalil. Foto: Ist.

sumber : majalahselangkah.com